BANDAR LAMPUNG-Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat membahas tenaga kependidikan (tendik) honorer kategori R4 lantaran resah terkait masa depan dan status kerja.
Rapat itu di ruang Komisi V DPRD Lampung, Jumat (19/9/2025).
Rapat ini juga menghadirkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Novita Butar Butar, tendik SMA Negeri 1 Sungkai Utara, Lampung Utara, menyampaikan keluhan para honorer.
“Kami hanya ingin kepastian masa depan. Ada menerima gaji Rp500 ribu, ada Rp750 ribu, bergantung kemampuan sekolah masing-masing. Kami berharap ada status jelas, terutama terkait formasi PPPK,” ungkap Novita.
Menurutnya, tendik, seperti staf administrasi, pustakawan, laboran, hingga petugas kebersihan ialah bagian penting ekosistem sekolah, namun sejahtera mereka masih jauh dari kata layak.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amrico, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Semua masukan sudah kami dengarkan. Tendik R4 berharap ada kepastian status dan mekanisme pembiayaan jelas,” ujar Thomas.
Saat ini, lanjut ia, APBD membiayai gaji guru paruh waktu, sedangkan tendik masih andalkan OPD dan dana BOS. Pihaknya akan memperbarui SK agar bisa segera memenuhi hak mereka.
