Bandarlampung (channellampung.com)- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi petani lokal di Provinsi Lampung.
Dorongan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, besarnya anggaran MBG di Lampung yang ditaksir mencapai sekitar Rp1,1 triliun per bulan merupakan peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal jika dikelola secara tepat.
Ia menjelaskan, meskipun aliran anggaran program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional tidak melalui organisasi perangkat daerah (OPD), namun dampak ekonominya tetap bisa dirasakan di daerah.
“Besarnya anggaran ini harus bisa ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal, bukan justru dinikmati oleh pihak di luar daerah,” tegasnya.
Ahmad Basuki menambahkan, sekitar 70 persen anggaran MBG digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, telur, daging, susu, serta komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, program ini dinilai memiliki potensi besar menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah maupun industri besar, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung, dengan sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
Ia menyebutkan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Selain itu, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik kini juga masuk sebagai penerima manfaat program MBG.
“Memang masih ada sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait operasional dapur yang belum optimal karena keterbatasan SDM dan administrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang kurang variatif juga menjadi perhatian pihaknya.
“Kami akui penyusunan menu dan distribusi bahan baku masih menjadi tantangan, dan ini terus kami evaluasi,” tambahnya.
Dengan berbagai potensi dan tantangan tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya bagi petani dan pelaku usaha lokal di Provinsi Lampung. (rn/JJ)
