Bandarlampung (Channellampung.Com)-Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi konflik satwa liar (gajah) dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung yang selama ini menjadi isu krusial bagi masyarakat Lampung dan kawasan konservasi nasional.
Merespon komitmen itu, Pemerintah Provinsi Lampung segera intensifkan mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Menurut Mirza, Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan masyarakat akibat konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
“Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden telah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya negara guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai solusi struktural dan berjangka Panjang,” ungkap Mirza, dalam rilis yang diterima Channellampung.com, Rabu (21/01/2026).
Pola pembatasan yang direncanakan, kata Mirza, bukan bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai infrastruktur permanen yang berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat satwa liar.
“Kebijakan Presiden ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang, yakni melindungi keselamatan, rasa aman, dan mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian satwa dan fungsi kawasan konservasi,” jelas Mirza.
Mirza berharap, komitmen Presiden diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pengelolaan konflik satwa di Lampung.
“Sekaligus menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai contoh nasional dalam penerapan solusi konservasi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat,” harapnya.
Ditegasan Mirza, Pemerintah Provinsi Lampung segera mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai respons atas tingginya frekuensi konflik satwa di wilayah penyangga.
“Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi di Provinsi Lampung,” jelas Mirza.
Pihaknya, kata Mirza, telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menghadirkan solusi struktural dan jangka panjang bagi penanganan konflik satwa.
“Proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan saat ini terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” ungkap Mirza.
Pembangunan tanggul pengaman dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga TNWK.
“Upaya mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan tipologi konflik yang berbeda di setiap wilayah, mulai dari konflik ringan hingga konflik berat yang memerlukan penanganan khusus,” tegasnya. (JJ)
